Brutalisme Demokrasi

- Redaksi

Senin, 18 November 2024 - 06:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan (SUMUT) CNN Indonesia.Id
Untuk apa Pilkada jika diragukan integritasnya? Kekuasaan diduga dengan begitu buruk melakukan intervensi dan lembaga pengawasan tidak berperan semestinya.

Karena itu, jika tidak ada jaminan pilkada berintegritas, sebaiknyalah pilkada yang dijawalkan tanggal 27 Nopember 2024 nanti, khususnya untuk Sumatera Utara, ditunda hingga semua pihak yang diduga terlibat praktik buruk diamankan, diadili dan ada jaminan pilkada terlaksana berintegritas.

Demikian disampaikan oleh akademisi Syahrir Nasution kepada media, pagi ini.

Menurutnya, informasi, termasuk video yang menunjukkan intervensi kekuasaan terhadap proses pilkada, sangat menyesakkan dada. Hal itu mengundang pertanyaan substantif ‘untuk apa pilkada dilaksanakan’ jika fairness dalam berkompetisi dihilangkan dari arena secara paksa?

Baca Juga:  Kasat Polres Langkat gerak Cepat Tangkap Pengedar Narkoba di wilayah Hukum Polres Langkat

Tidak ada nilai keserentakan agenda pilkada ini sama sekali, karena yang dituntut oleh demokrasi adalah pilihan murni rakyat, bukan mobilisasi paksa.

Saya tidak tahu daerah lain di Indonesia, namun sepanjang yang saya monitor, Sumatera Utara mengesankan brutalitas demokrasi sebagaimana dituduhkan oleh mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat musim pemilu yang lalu, tambah Syahrir Nasution.

Berarti tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, karena diduga keras praktik buruk pemilu2024 akan diulangi di Sumatera Utara.

“Saya ingin memastikan bahwa tidak ada kerugian apa pun, malah sebaliknya dapat mempersembahkan peluang berdemokrasi secara berintegritas, jika menunda pilkada yang dirancang buruk oleh musuh-musuh demokrasi,” pungkas Syahrir Nasution.

(M.SN)

Berita Terkait

Bupati Tapanuli Utara Tekankan Inovasi Pembiayaan dan Stimulus Pariwisata dalam Pertemuan PPID APKASI
Pemkab Tapanuli Utara Ajak Lulusan IAKN Bersinergi Bangun Daerah
Drainase di Anduriang Dikerjakan Tanpa Plang Proyek — Kantor Wali Nagari “Ndak Tau”, Ketua PPL Kayu Tanam Ditagih: “Ini Proyek Siapa?”
Status HGU PTPN IV Kebun Timur Dipersoalkan, Kinerja Pemerintah dan DPRD Disorot
PT PN IV Kebun Timur Diduga Kuasai Lahan Warga Transmigrasi, Khaidir Nasution, SH., A.Ptnh, Pemerintah Harus Tegas
Tangkis Isu Miring Soal UP3, Luturmas Buka Fakta Putusan Pengadilan
Blokade Sawit di Desa Teupin Raya Julok Ditahan Sementara, Mediasi Disepakati Hingga 21 April
Wakil Bupati Tapanuli Utara Fasilitasi Dialog dengan Massa unjukrasa terkait pencairan dana supplier MBG
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 14:36

Bupati Tapanuli Utara Tekankan Inovasi Pembiayaan dan Stimulus Pariwisata dalam Pertemuan PPID APKASI

Jumat, 17 April 2026 - 14:14

Pemkab Tapanuli Utara Ajak Lulusan IAKN Bersinergi Bangun Daerah

Jumat, 17 April 2026 - 08:20

Drainase di Anduriang Dikerjakan Tanpa Plang Proyek — Kantor Wali Nagari “Ndak Tau”, Ketua PPL Kayu Tanam Ditagih: “Ini Proyek Siapa?”

Jumat, 17 April 2026 - 01:03

Status HGU PTPN IV Kebun Timur Dipersoalkan, Kinerja Pemerintah dan DPRD Disorot

Kamis, 16 April 2026 - 12:41

PT PN IV Kebun Timur Diduga Kuasai Lahan Warga Transmigrasi, Khaidir Nasution, SH., A.Ptnh, Pemerintah Harus Tegas

Rabu, 15 April 2026 - 14:09

Blokade Sawit di Desa Teupin Raya Julok Ditahan Sementara, Mediasi Disepakati Hingga 21 April

Rabu, 15 April 2026 - 13:41

Wakil Bupati Tapanuli Utara Fasilitasi Dialog dengan Massa unjukrasa terkait pencairan dana supplier MBG

Rabu, 15 April 2026 - 03:46

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat Optimalkan SPAM IKK

Berita Terbaru